BSNP Mulai Sosialisasi Unas

JAKARTA - Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) saat ini mulai menyosialisasikan pelaksanaan ujian nasional (unas) ke berbagai daerah. Lewat sosialisasi tersebut, dinas pendidikan provinsi diharapkan segera menginformasikan ke jajaran dinas pendidikan kabupaten/kota dan sekolah. Sebab, saat ini guru dan siswa membutuhkan kepastian ujian tersebut.

Anggota BSNP Prof Mungin Eddy Wibowo mengatakan, pihaknya selesai menyusun POS (prosedur operasional standar) unas. Aturan itu berisi detail pelaksanaan unas. Mulai jadwal pelaksanaan, penyusunan naskah, pencetakan soal, pendistribusian, hingga pengamanan unas. ''Semua prosedur sudah kami susun. POS itu segera kami bagikan ke dinas pendidikan provinsi untuk segera disosialisasikan,'' tutur Mungin kemarin (4/12).

Menurut Mungin, BSNP memberikan kepastian soal pelaksanaan unas dengan diedarkannya POS tersebut. Daerah diminta untuk mempelajari aturan itu. Saat ini sejumlah persiapan ujian juga selesai dilakukan. Penyusunan soal sudah beres dan tinggal pencetakan.

Selanjutnya, naskah soal segera didistribusikan ke daerah. Alur distribusi soal ujian dimulai dari Puspendik, percetakan, dinas pendidikan kabupaten atau kota, sekolah atau polsek, dan ruang ujian. Pengembalian lembar jawaban unas (LJU) diawali dari sekolah, polsek, dinas kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, dan Puspendik.

Mungin meminta kabupaten/kota segera mengirimkan jumlah peserta unas. Saat ini estimasi peserta unas didasarkan pada data tahun lalu. Yaitu, sekitar 3,5 juta siswa SMP dan 2,2 juta siswa SMA. ''Kami menggunakan data tahun lalu untuk menentukan perkiraan jumlah soal,'' jelasnya.

Dia mengatakan, Selasa pekan depan (8/12) BSNP bakal mengundang para pemimpin perguruan tinggi negeri (PTN) untuk mempersiapkan unas tersebut. ''Rapat itu juga akan dihadiri Mendiknas,'' katanya. PTN diharapkan segera mengambil kebijakan apakah jadi sebagai penyelenggara unas atau tidak.

Secara terpisah, Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Haris Supratna mengatakan, hingga kini para pimpinan PTN belum mengambil sikap soal penyelenggaraan unas meski MA tidak membatalkan. Rencananya, rapat bersama pimpinan PTN untuk mengambil kebijakan soal unas dilaksanakan 16-17 Desember mendatang.

''Rapatnya lebih bersifat internal. Belum bisa diputuskan apakah semua PTN bakal setuju menjadi penyelenggara unas atau tidak. Kami juga menunggu kebijakan resmi dari Pak Menteri,''tutur ketua Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNM PTN) itu. (kit/dwi)